Seperti yang Akademia tahu, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatur stabilitas perekonomian negara. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi negara demi kemakmuran masyarakat. Kali ini, Akademi Akuntansi akan mengajak Akademia untuk mengenal lebih dalam mengenai kebijakan fiskal.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait dengan aktivitas ekonomi negara. Kebijakan ini lebih mengatur pada sektor penerimaan negara dari masyarakat yang selanjutnya pemerintah gunakan untuk membiayai program-program nasional yang telah dirancang.

Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal tak lain untuk melakukan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran. Dengan begitu tidak ada kebocoran dan anggaran dapat tersalurkan kepada masyarakat secara tepat guna dan efisien.

Kebijakan fiskal sendiri sebenarnya salah satu dari dua kebijakan ekonomi makro. Adapun kebijakan lainnya yaitu kebijakan moneter yang seringkali dianggap sama dengan kebijakan fiskal. Padahal keduanya sangat berbeda baik dari pembuat kebijakan, fungsi, dan teknis pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan moneter erat kaitannya dengan bank sentral. Kebijakan yang satu ini bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal cenderung fokus pada pengendalian dan pengeluaran uang negara.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Seperti penjelasan sebelumnya, tujuan utama kebijakan fiskal tak lain untuk mengatur alur penerimaan dan pengeluaran negara. Ternyata masih ada lagi tujuan dari kebijakan tersebut. Apa saja, ya? Nah, berikut tujuan fiscal policy yang harus Akademia ketahui.

1. Memperbaiki kondisi ekonomi negara.
2. Menstabilkan perekonomian nasional.
3. Menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran.
4. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
5. Mendorong terjadinya konsolidasi desentralisasi fiskal untuk memperlancar jalannya ekonomi otonomi daerah.
6. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta kesenjangan antar daerah.
7. Mengatasi kendala yang dihadapi program prioritas pembangunan.
8. Menyesuaikan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk efisiensi anggaran.
9. Meningkatkan penerimaan negara.
10. Melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber ekonomi nasional.
11. Meningkatkan dan mempercepat laju investasi.
12. Menciptakan keadilan nasional.

Siapa Pembuat Kebijakan Fiskal?

Di Indonesia, pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan fiskal adalah pemerintah pusat lewat perantara Kementerian Keuangan. Di bawah Kementerian Keuangan terdapat sebuah unit lembaga bernama Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Badan inilah yang mempunyai tugas untuk merumuskan fiscal policy dan sektor keuangan, yang meliputi pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, ekonomi makro, dan kerja sama dengan negara lain.

BKF sendiri memiliki tujuh unit yang terdiri dari Sekretariat Badan (Setban), Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM), Pusat Kebijakan Sektor (PKSK), Pusat Kebijakan Pembiayaan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB).

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Setelah Akademia mengetahui pengertian, tujuan, dan pembuat kebijakan fiskal, selanjutnya mari kita memahami tentang dua jenis kebijakan tersebut.

Kebijakan Ekspansif

Secara sederhana, kebijakan jenis ini terjadi saat deflasi yakni kondisi ketika peredaran uang di tangan masyarakat sangat terbatas. Di kondisi tersebut pemerintah akan melakukan kebijakan agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak misalnya dengan cara menurunkan tarif pajak, pemberian subsidi, penyaluran bantuan sosial, menaikkan gaji ASN, dan melakukan pembelajaan lain dalam jumlah uang besar.

Dengan semakin banyaknya uang yang ada di masyarakat akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Daya konsumsi yang tinggi ini akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Kebijakan Kontraksional

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang satu ini justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Bukan tanpa alasan, kondisi ketika terlalu banyak uang yang ada di tangan masyarakat justru tak baik bagi kesehatan ekonomi negara. Hal tersebut dapat menyebabkan nilai uang menurun dan memicu terjadinya inflasi.

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Biasanya pemerintah menaikkan tarif pajak, menaikkan harga barang, dan mengurangi belanja negara.

Komponen-komponen Kebijakan Fiskal

Seperti yang sudah Akademi Akuntansi bahas pada bagian sebelumnya, fiscal policy terdiri dari beberapa komponen. Secara umum, ada 4 komponen dari kebijakan tersebut. Apa saja, ya?

Perpajakan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh negara baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung ada pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung berasal dari pajak ekspor, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bea masuk.

Kebijakan pemerintah terhadap pajak dilakukan dengan dua cara. Pertama, menaikkan tarif pajak untuk mengatasi inflasi. Kedua, menurunkan tarif pajak ketika kondisi ekonomi mengalami deflasi.

Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran modal negara. Pendapatan negara dapat diperoleh dari pajak, bea cukai, hibah, dan pendapatan lainnya. Adapun pengeluaran modal negara seperti untuk pembiayaan program pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, pembelian alustista, maupun pembayaran bunga hutang.

Pemerintah mempunyai kewajiban membuat rancangan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Dengan rancangan anggaran yang baik, program-program pemerintah pun dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Kebijakan Investasi dan Disinvestasi

Pemerintah melakukan investasi dengan cara menempatkan sejumlah dana atau aset untuk pembelian surat berharga dan investasi langsung yang dapat memberikan profit dalam jangka panjang. Sedangkan disinvestasi merupakan kegiatan pengurangan atau penghentian investasi yang dilakukan pemerintah. Kedua kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk mencapai keseimbangan perekonomian negara.

Kebijakan Surplus dan Defisit

Surplus merupakan kondisi ketika pendapatan negara lebih banyak daripada pengeluaran yang terjadi. Surplus merupakan penanda bahwa keadaan perekonomian dalam suatu negara sedang berada pada kondisi baik. Sedangkan defisit merupakan kondisi ketika pendapatan yang diterima negara lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran. Defisit merupakan kebalikan dari surplus yang menjadi indikator bahwa perekonomian suatu negara tengah terpuruk. Seperti kondisi saat ini, akibat pandemi kondisi keuangan negara pun defisit karena negara harus mengeluarkan banyak uang yang tidak sebanding dengan pendapatan yang masuk ke kas negara. Untuk menutupi kekurangan tersebut, negara melakukan pinjaman asing atau dengan cara mencetak uang baru.

Kesimpulan

Nah itulah pembahasan mendalam mengenai pengertian, pembuat kebijakan, tujuan, dan komponen kebijakan fiskal. Melalui tulisan ini, semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi Akademia.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu senjata pemerintah untuk membuat perekonomian stabil. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam implementasinya, pemerintah merumuskan fiscal policy sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu apakah sedang baik atau malah terkontraksi.

fiscal policy merupakan kebijakan yang penting sekali untuk Akademia ketahui. Terutama bagi Akademia yang mempunyai usaha bisnis. Contohnya ketika pemerintah menaikkan tarif pajak, Akademia dapat melakukan antisipasi guna meminimalisir dampak negatif akibat kebijakan tersebut.

Dapatkan informasi akuntansi lainnya hanya di Akademi Akuntansi. Klik di sini untuk mengakses informasi akuntansi di Akademi Akuntansi.